URGENSI KEBERADAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Salah satu perubahan yang paling fundamental dalam Amandemen UUD NRI 1945
adalah yang terkait dengan posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasca
berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan PerundangUndangan, TAP MPR dimasukkan kembali ke dalam tata urutan Peraturan
Perundang-undangan yang membawa implikasi dalam konteks negara hukum.
Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana kedudukan Ketetapan MPR
dalam sistem Perundang-Undangan Indonesia?, serta apakah Ketetapan MPR
dapat dipertahankan sebagai bagian dari Peraturan Perundang-Undangan? Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum
normatif atau penelitian doktriner yang melibatkan penelitian perpustakaan atau
studi dokumen (library research). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kedudukan
Ketetapan MPR dalam sistem perundang-undangan Indonesia berada di antara
Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang/PERPU. Saat ini, Ketetapan MPR
hanya bersifat beschikking berdasarkan reduksi kewenangan MPR RI dalam
amandemen UUD NRI 1945. Sehingga Ketetapan MPR yang dibentuk setelah
amandemen UUD NRI 1945 hanya bersifat beschikking dan tidak bisa lagi
menjadi sumber norma hukum bagi peraturan di bawahnya. Ketetapan MPR tidak
dapat dipertahankan sebagai bagian dari peraturan perundang-Undangan di
Indonesia karena sifatnya yang merupakan beschikking, bukan regeling. Sehingga
di Ketetapan MPR RI tidak perlu lagi menjadi bagian dari hierarki peraturan
perundang-undangan di Indonesia.
Kata kunci: Peraturan Perundang-Undangan, TAP MPR.