URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA BAGI PENEGAKAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 2000

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin maraknya tingkat kejahatan
tranasnasional yang terjadi di Indonesia dan pelaku kejahatannya buron ke Singapura
oleh karena itu pemerintah menggunakan perjanjian ekstradisi untuk menangkap
pelaku kejahatan yang kabur ke Singapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaturan terhadap perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura
terkait kejahatan transnasional serta menganalisis implementasi perjanjian ekstradisi
antara Indonesia dan Singapura terkait kejahatan transnasional. Penelitian ini
merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengacu pada
norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kejahatan transnasional sudah diatur di dalam perjanjian
ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Beberapa kejahatan transnasional yang
diatur dalam UNTOC dan UNCAC yang dapat di ekstradisikan dalam perjanjian
ekstradisi antara Indonesia – Singapura, yaitu pencucian uang (money laundry),
korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan
terhadap benda seni budaya (cultural property), perdagangan manusia,
penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api. Indonesia
dan Singapura telah mengimplementasikan perjanjian ekstradisi ini, tampak dari
kejahatan transnasional tersebut sudah masuk dalam perjanjian ekstradisi antara
kedua negara sesuai dengan kewajiban yang diatur pada pasal 16 UNTOC dan pasal
44 UNCAC namun perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura belum
dilaksanakan secara efektif khususnya dalam konteks penegakan hukum (law
enforcement).