PROSEDUR PENYELESAIAN PENGHAPUSAN UTANG KREDIT BANK AKIBAT FORCE MAJEURE (STUDI PT. BANK SULTENG PALU)

Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur
atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan
lain. Dalam bisnis perbankan, pendapatan bank terbesar berasal dari sektor kredit.
Namun, tidak selamanya dana yang telah dikucurkan kepada debitur dapat
dikembalikan debitur dengan lancar. Ketika terjadi keadaan memaksa (force
majeure) atau overmacht seperti bencana alam mengakibatkan debitur tidak mampu
lagi mencicil kredit dan bunganya dan itu berarti kerugian bagi bank. Dalam bahasa
perbankan disebut sebagai kredit macet atau menjadi kredit bermasalah (non
performing loan/NPL). Pengecualian dari ketentuan keadaan memaksa tersebut
ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa (force
majeure) yaitu dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Sistem hukum
KUHPerdata tidak mengintrodusir prinsip rebus sic stantibus dalam ranah hukum
perjanjian namun lebih mengedepankan aspek keadaan memaksa (force majeure).
Berdasarkan penelitian di lapangan tidak adanya penghapusan utang kredit bank
hanya saja sebagian masyarakat yang menjadi korban akibat force majeure
mendapatkan kebijakan khusus dari masing-masing bank yaitu dengan diberikannya
penundaaan masa pembayaran, penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis
empiris, dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan
pedoman wawancara. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sulteng Kota Palu, jenis
data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Data yang bersifat primer diperoleh dari responden dan narasumber dengan cara
melakukan wawancara yang terarah. Sedangkan data yang bersifat sekunder
diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa : 1) Force majeure
dapat diterapkan dalam penghapusan utang kredit nasabah yang menjadi korban
akibat keadaan memaksa dan tergantung dari kebijakan masing-masing bank
kemudian respon dari pihak bank sangatlah positif dengan melihat dari segi sosial;
2) Prosedur dalam penyelesaian penghapusan utang kredit bank dengan meninjau
langsung dan menilai agunan tersebut layak atau tidak nya kebijakan yang diberikan
terhadap nasabah dan upaya penyelesian dengan memberikan masa penundaan
pembayaran kemudian kreditur melakukan upaya selanjutnya dengan cara :
recheduling (penjadwalan kembali pembayaran), reconditioning (perubahan
sebagian/ keseluruhan syaratdari kredit), restructuring (penataan kembali syarat
kredit).