KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Pasca amandemen terhadap UUD 1945 telah terjadi perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia yang secara otomatis juga mempengaruhi kedudukan dan hubungan antar lembaga-lembaga negara, termaksud di dalamnya lembaga negara yang bernama BPK
Sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang di lakukan oleh pemerintah di tingkat pusat maupun di daerah, khususnya dalam pelaksanaan APBN dan APBD . BPK seharusnya memiliki otoritas dalam menjalankan fungsinya, yang salah satu diantaranya adalah fungsi pengawasan yang dilakukan bersama dengan DPR., sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanankan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ketentuan Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945 tersebut menunjukan adanya fungsi BPK dan DPR untuk melakukan pengawasan dan secara khusus BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara dan hasil dari pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Namun dalam menjalankan fungsi dan kewenangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 UUD 1945 tersebut, BPK seolah-olah tidak memiliki otoritas penuh sebagai salah satu lembaga negara yang independen, khususnya apabila BPK berhadapan langsung dengan lembaga-lembaga eksekutif dan juga lembaga-lembaga negara lainnya. Indikasi tentang hal ini, dapat diketahui pada saat melaksanakan fungsinya, BPK hanya sebatas memberikan laporan ke DPR atau hasil audit yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tersebut, yang akhirnya hanya menghasilkan keputusan politik yang sarat dengan kepentingan pihak tertentu. BPK tidak memiliki otoritas penuh untuk ikut bersama didalam menindak lanjuti temuan-temuan yang diduga menyelewengkan keuangan negara termasuk yang berindikasi korupsi.
Kondisi faktual menunjukan bahwa saat ini, pelaksanaan terhadap pemeriksaan keuangan negara masih tumpang tindih sehingga pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan tersebut selain tidak efektif dan evisien, juga tidak terkoordinasi dengan baik. Terutama yang dilakukan oleh BPK itu sendiri dan lembaga-lembaga terkait seperti BPKP, IRJENBAN, Inspektorat Jendral Dalam Negeri dan BAWASDA.
Oleh karena itu kajian ini perlu ditindak janjuti dalam bentuk penelitian yang berjudul “Kedudukan Dan Fungsi BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”
Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kedudukan BPK dalam system ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimanakah fungsi pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintan?
Adapun yang menjadi tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut;
1. Untuk mengatahui Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui fungsi pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.
Teori-teori yang digunakan, secara umum adalah sbb;
1. Teori Negara Hukum
Teori ini di pilih karena terkait dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
2. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara
Untuk menghindari bertumpuknya kekuasaan pada satu tangan atau lembaga, maka diperlukan pemencaran kekuasaan. Selain itu, hal ini juga terkait dengan substansi UUD 1945 pasca amandemen yang lebih mengarah pada separation of power, bukan distribution of power seperti yang pernah dianut sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945.
3. Teori Organ/Teori Lembaga Negara
Dipilhnya teori ini, karena untuk memperjelas kewenangan antar lembaga negara, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
Sedangkan Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif yang dianalisis secara kaulitatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.