PERJANJIAN UTANG PIUTANG PADA PERUM PEGADAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG FIDUSIA

Perekonomian di Indonesia yang semakin sulit membuat pemerintah
memperkenalkan suatu lembaga keuangan baru disamping lembaga keuangan bank
untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana dari para pengusaha yaitu lembaga
pembiayaan. Lembaga pembiyaan menawarkan berbagai macam bentuk penyediaan
dana untuk barang-barang modal bagi pengusaha, diantaranya adalah jaminan
fidusia atau fidusia. Dengan dasar undang-undang 42 tahun 1999 tentang jaminan
fidusia.permasalahan yang dibahas adalah bagaimana praktek Utang-Piutang di
perum pegadaian berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dibenarkan
adalah Perjanjian Fidusia yang di daftarkan kekoantor pendaftaran fidusia yang
dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia, namun mengapa
dalam perjanjian fidusia ini tidak didaftarkan dan tidak dibuat denagn akta notaris
yang bukan jaminan fidusia dan bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap objek
jaminan fidusia yang pembebanannya tidak didaftarkan di kantor pendaftaran
manusia, setelah berlakunya undang-undang jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui bagaimana perjanjin utang-piutang yang dijamin dengan jaminan
fidusia di perum pegadaian dan untuk mengetahui bagaimana keberadaan eksekusi
terhadap onjek jaminan fidusia yang pembebanannya tidak didaftarkan di kanor
pendaftrana fidusia setelah berlakunya uuf. dalam penulisan skripsi ini menggunakan
metode pendekatan yang bersifat yuridis atau dengan kata lain disebut normatif yaitu
dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum
dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data
sekunder.
Kata kunci : Pegadaian; Perjanjian; Utang Piutang.