KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) KOTA PALU

Nurafwa Yudita Lembah, 2017. Konflik Pembebasan Lahan dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu Skripsi, Program Studi S1 Pendidikan Geografi, Jurusan Pendidikan Ilmu PengetahuanSosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako, Pembimbing (I) Aziz Budianta (II) Iwan Alim Saputra.
Penelitian dilaksanakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tahap I, Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli Kota Palu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi, luas dan sebaran lahan yang belum terbebas dengan pemetaan dan analisis peta; analisis faktor penyebab belum selesainya pembebasan lahan; dan merumuskan strategi pemecahan masalah konflik pembebasan lahan . Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan pendekatan keruangan. Populasi dalam penelitian ini merupakan pemilik lahan (sebanyak 186) yang berada di wilayah KEK Kota Palu Tahap I (Kel. Baiya, Kec. Tawaeli). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non random sampling dengan mengambil sampel pemilik lahan yang belum membebaskan lahannya sebanyak 72 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan Pembangunan KEK Kota Palu Tahap I belum semua terbebaskan. Hal ini merujuk pada luas dan sebaran lahan yang belum terbebas seluas 131.292,3 m2 (13,129 Ha) yang tersebar di RT 12 dan RT 11 RW 06; Faktor penghambat belum terbebasnya lahan antara lain: (1) Belum sesuainya Uang Ganti Rugi (UGR) yang diharapkan masyarakat dari penyelenggara KEK; (2) Keberadaan tanah “budel” (tanah belum bersertifikat yang disebabkan oleh kepemilikan lahan atau tanah keluarga secara bersama); (3) Adanya pengakuan hak milik atas tanah namun tanpa bukti berupa sertifikat; (4) dan adanya isu bahwa KEK ini akan dikelola oleh pihak swasta sehingga menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat; Langkah strategis pemecahan masalah pembebasan lahan agar tidak menimbulkan konflik yaitu: musyawarah untuk mufakat untuk penentuan kesepakatan harga; kontrol pemerintah terhadap pihak swasta; transparansinya rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu; dan sinergitas antara masyarakat yang belum terbebaskan lahannya dengan penyelenggara KEK (Pemerintah).
Kata Kunci: Konflik, Pembebasan Lahan, Kawasan Ekonomi Khusus