PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI RUPBASAN KELAS 1 PALU

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksaan pengelolaan benda
sitaan Negara tindak Pidana Illegal Logging kelas 1 Palu, dan mengetahui
Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaanya.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Bentuk
penelitiannya yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara
memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data
primer yang diperoleh dilapangan.
Rumah penyimpanan benda sitaan negara atau biasa disingkat Rupbasan
adalah tempat penyimpanan benda sitaan negara dan tempat benda rampasan
negara dalam proses Hukumnya, baik dalam proses Penyelidikan hingga proses
penetapan di Pengadilan (putusan), salah satu dasar hukum dari Rupbasan
ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Benda Sitaan
Negara disimpan di dalam Rumah penyimpanan benda sitaan negara” Tidak
Sedikit dalam suatu perkara kasus pidana yang sedang ditangani oleh penyidik
banyak barang bukti yang rusak bahkan hilang, hal bisa terjadi karena berbagai
penyebab, di antaranya kurang baiknya pemeliharaan barang bukti yang
dilakukan pihak Rupbasan dan juga adanya penyalahgunaan barang bukti yang
telah disita bahkan disalah gunakan oleh oknum Rupbasan dan pihak penegak
hukum.
Dalam hal ini penulis menemukan beberapa hasil penelitian yaitu
kendala-kendala pengelolan yang muncul secara eksternal dan internal, internal
diantaranya tempat penyimpanan yang kurang memadai serta kurangnya biyaya
pengelolaan benda sitaan negara dan Sdm (sumber daya manusia) yang rata-rata
berpendidikan SMA. Kendala eksternal yaitu kurangnya kerjasama antara
Penegak Hukum dengan pihak Rupbasana, serta pihak KPKNL (Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan Pihak Rupbasan tidak punya
kewenangan untuk memusnahkan, serta harus menunggu dari pihak yang
berwenang untuk memusnahkan BASAN (Barang Sitaan Negara) dan BARAN
(Barang Rampasan Negara).