PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN USAHA WARALABA (FRANCHISE)

Di Indonesia aturan hukum mengenai Waralaba (Franchise) belum
lengkap, mengingat pengaturan melalui undang-undang belum tersentuh oleh
pemerintah. Hal ini diperlukan untuk menghindari pelaku usaha waralaba dari
kerugian yang tidak diinginkan karena belum lengkapnya perangkat hukum yang
melindungi mereka.Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
Bagaimanakah tanggung jawab franchisor terhadap pemodal waralaba apabila
terjadi kerugian terhadap brand yang dibeli dan bagaimana perlindungan
hukumnya kepada para pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis normatif. Hasil Tanggung jawab pemberi waralaba dalam
sebuah perjanjian waralaba dibatasi pada kewajiban Asistensi (Bimbingan,
konsultasi, Pemilihan lokasi usaha, pelatihan, penyediaan peralatan, dam bahan
baku) dan bila terjadi kerugian terhadap brand yang dibeli menjadi tanggung
jawab penerima waralaba. mengenai perlindungan hukum para pihak telah
dijamin dalam ketentuan per-undang-undangan yang berlaku, meski dalam
kontrak yang disepakati para pihak belum sepenuhnya terjamin khusus bagi pihak
penerima waralaba.