ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XX/2022 DALAM PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI ASWANTO

Penelitian ini dilatar belakangi oleh lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
103/PUU-XX/2022, terkait analisis putusan Mahkamah Konstitusi dalam
pemberhentian hakim konstitusi Aswanto. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa
secara Yuridis mengenai penerapan konsep Pengaduan Konstitusi (Constitutional
Complaint) dalam dasar Pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi pada putusan
Nomor 103/PUU-XX/2022 serta menelusuri implikasi putusan terhadap
pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Oleh DPR. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian Hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang�undangan (statute Approach), pendekatan Konseptual dan pendekatan Perbandingan
(Comparative Approach). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif kemudian di tarik kesimpulan bersifat
khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penyusunan dasar pertimbangan
hukum Majelis hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 belum
menerapkan konsep Pengaduan Konstitusi (Constitutional Complaint) sebagai
metode Perlindungan hak Konstitusional Warga Negara. Putusan Nomor 103/PUU�XX/2022 berimplikasi inkonstitusional terhadap pemberhentian Hakim Mahkamah
Konstitusi oleh DPR