ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAWASAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA KANTOR BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

CHRISTIEN LINDA AFRILIANTI, M 102 13 021, Analisis Hukum Terhadap Pengawasan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, (Dibimbing oleh Abdul Rasyid Thalib dan Awaluddin).

Tujuan penelitian untuk menganalisis secara yuridis tentang pelaksanaan pengawasan anggaran pada kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dan mengetahui tingkatan kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitan menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Pengawasan anggaran dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran dan kerugian daerah. Sebab terselamatkannya anggaran pada keuangan daerah dari kebocoran adalah lebih menguntungkan dibanding dengan langkah yang diambil setelah keuangan daerah mengalami kebocoran. Dengan mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 2 kali Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan berupaya untuk lebih baik lagi pada pertanggung jawaban pengelolaan keuangan berbasis akrual agar lebih kepada prinsip good governance yang transparan dan tepat sasaran. 2). Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui sejaumana kemajuan program dan kegiatan yang dihasilkan untuk mencapai indikator kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang bersih, transparan dan akuntabel dalam proses penyusunan anggaran yang adil dan tepat sasaran yang didasarkan pada prinsip good governance.

Kata Kunci : Pengawasan anggaran yang bersih, transparan dan akuntabel berdasarkan prinsip good governance