ANALISIS HUKUM TENTANG LABEL HALAL PRODUK PANGAN KEMASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Produk halal adalah produk yang diproduksi dan diproses sesuai dengan prinsipprinsip agama Islam dan memenuhi standar kehalalan yang diakui oleh otoritas
yang berwenang. Adapun kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk
makanan dan minuman ini dengan tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi “produk yang
masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat
halal.”. Tujuan dari penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui bagaimana
mekanisme memperoleh sertifikasi halal dan untuk mengetahui bagaimana resiko
pelanggaran sertifikasi halal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum
yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma
yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan
perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin (ajaran). Berdasarkan
permasalahan mengenai mekanisme memperoleh sertifikasi halal dan resiko
pelanggaran sertifikasi halal maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme
memperoleh sertifikasi halal juga proses yang melibatkan berbagai tahapan yang
harus diikuti oleh produsen atau penyedia layanan yang ingin mendapatkan
jaminan kehalalan produknya. Proses sertifikasi ini dilakukan oleh lembaga
sertifikasi halal yang telah diakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH). Produsen perlu meningkatkan pemahaman tentang
persyaratan kehalalan, menjalankan proses produksi secara baik, dan melakukan
pemantauan dan pemeliharaan sertifikasi halal secara rutin untuk menghindari
pelanggaran. Dalam melakukan hal tersebut, produsen dapat menjaga integritas
mereka sebagai produsen yang halal dan memenangkan kepercayaan konsumen
Muslim.