PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA INTERNET INDIHOME PADA PT.TELKOMSEL PALU

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan konsumen terhadap layanan
internet IndiHome yang disediakan oleh PT. Telkomsel Palu. Layanan yang kurang
stabil, kebijakan sepihak, serta lambannya penanganan keluhan menjadi permasalahan
yang sering dialami konsumen, namun tidak selalu diikuti dengan upaya perlindungan
hukum yang memadai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana
bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa internet Indihome pada
PT. Telkomsel Palu. 2) Bagaimanakah penyelesaian sengketa konsumen pada PT.
Telkomsel Palu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana bentuk perlindungan hukum yang
diberikan kepada konsumen serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang
tersedia atas permasalahan yang timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.
Telkomsel Palu telah memiliki berbagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen, namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, konsumen
sering tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait isi kontrak, terutama mengenai
tarif, syarat, serta kompensasi atas gangguan layanan. Hak-hak konsumen seperti hak
atas informasi, kenyamanan, dan pengaduan belum sepenuhnya terpenuhi. Adapun
penyelesaian sengketa antara konsumen dan PT. Telkomsel dilakukan melalui jalur non�litigasi, dengan cara konsultasi melalui layanan pelanggan seperti Call Center 188,
aplikasi MyIndiHome, media sosial, atau datang langsung ke GraPARI. Namun,
mekanisme ini dinilai belum efektif karena lambatnya respon dan kurangnya sosialisasi
mengenai hak dan prosedur pengaduan. Kesimpulan Perlindungan hukum terhadap
konsumen IndiHome oleh PT. Telkomsel di Kota Palu masih lemah karena hak-hak
konsumen belum sepenuhnya dihormati, terutama dalam aspek transparansi informasi
dan pemberian kompensasi. Bentuk penyelesaian sengketa yang digunakan adalah
konsultasi sebagai bagian dari jalur non-litigasi, tetapi efektivitasnya masih perlu
ditingkatkan agar benar-benar memberi keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen
yang dirugikan.