GANTI RUGI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN AKIBAT PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS KOTA PALU)

Kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan serius yang berdampak pada
keselamatan jiwa, kerugian harta benda, dan aspek sosial masyarakat, khususnya
di Kota Palu yang masih menghadapi tingginya angka kecelakaan akibat
pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses
penyelesaian dan penetapan ganti rugi terhadap korban kecelakaan akibat
pelanggaran lalu lintas serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tersebut.
Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan hukum dan
data lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, korban, dan
pihak terkait, yang dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan praktik
hukum yang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian
ganti rugi bagi korban kecelakaan di Kota Palu dilakukan melalui rangkaian
proses hukum yang melibatkan penyelidikan kepolisian untuk menetapkan pihak
yang bertanggung jawab, penghitungan nilai kerugian yang dialami korban, serta
upaya penyelesaian melalui jalur damai secara kekeluargaan. Jika kesepakatan
tidak tercapai, maka proses dilanjutkan ke pengadilan untuk penetapan ganti rugi
secara resmi. Selain itu, korban juga memiliki hak menerima santunan dari PT
Jasa Raharja sebagai bentuk perlindungan sosial negara, yang diberikan
berdasarkan kategori korban, seperti korban luka, cacat tetap, atau ahli waris
korban meninggal dunia. Meski demikian, proses penyelesaian kerap menghadapi
berbagai kendala, terutama ketidakpatuhan pelaku dalam memenuhi kesepakatan
mediasi, terutama terkait pembayaran biaya pengobatan dan kerugian lainnya.
Kewenangan aparat kepolisian sebagai fasilitator terbatas, sehingga mereka tidak
dapat memaksa pelaku di luar jalur hukum formal, sehingga menyebabkan
berlarutnya penyelesaian dan meningkatnya beban korban untuk menempuh jalur
peradilan yang memakan waktu dan biaya. Selain itu, kurangnya pemahaman
masyarakat akan pentingnya memenuhi kewajiban ganti rugi dan ketiadaan
mekanisme penegakan yang efektif turut memperlambat proses dan menimbulkan
ketidakpastian hukum.