IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU

Yery Agung Nugroho, dengan judul Tesis “Implementasi Kebijakan Pensertipikatan Tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Pada Kantor Pertanahan Kota Palu.” Ketua Tim Pembimbing Dr. Muh. Nawawi, M.Si dan Anggota Tim Pembimbing Dr. NawawiNatsir, M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan pensertipikatan tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada Kantor Pertanahan Kota Palu, serta untuk mengetahui dan menganalisis factor penghambat terhadap kebijakan pensertipikatan tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada Kantor Pertanahan Kota Palu. Teori yang digunakan sebagai panduan analisis adalah Teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pensertipikatan Tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Pada Kantor Pertanahan Kota Palu yang dipengaruhi oleh empat aspek yakni ; (a) Komunikasi, (b) Sumberdaya, (c) Disposisi, dan (d) Struktur birokrasi, secara keseluruhan sudah berjalan cukup baik, namun masih harus ditingkatkan lagi yaitu aspek komunikasi belum berjalan sebagaimana mestinya dalam arti masih harus ditingkatkan, sedangkan aspek sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan secara baik. Sesuai hasil penelitian terdapat faktor penghambat adalah : Pemilik tanah tidak memiliki bukti-bukti perolehan tanah/bukti-bukti perolehan tanah tidak lengkap, pemilik tanah tidak mampu membayar BPHTB, adanya keberatan pada obyek PRONA.

Kata Kunci :ImplementasiKebijakan,Pensertipikatan Tanah, PRONA