Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Di Kabupaten ToliToli

ABSTRAK
Moh. Ikhsan Ramadhani, D 101 18 523, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN TOLITOLI, Pembimbing I : Suuarlan Datupalinge, SH., M.Hum Dan Pembimbing II : Dr. Agus Lanini, S.H., M.Hum.

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari kepulauan besar dan kepulauan kecil, sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat Di Kabupaten Tolitoli berprofesi sebagai nelayan karna hasil laut yang berlimpah dan daerah pesisir yang luas. Masyarakat nelayan yang turun laut kebanyakan berkelompok, di satu sisi, berkelompok dapat meringankan pekerjaan namun di sisi yang lain untuk membentuk suatu kelompok juga butuh kepercayaan. Maka dari itu, muncul perjanjian bagi hasil antara nelayan, namun nelayan masi menggunakan perjanjian yang lemah, yaitu perjanjian secara lisan. Oleh karna itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis empiris yang lebih mengutamakan data primer sebagai data dasar, maka teknik pengumpulan data lebih mengutamakan teknik pengumpulan data di lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi dokumen. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 yang menjelaskan tentang sistem bagi hasil perikanan bahwa ‘Nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan perjanjian bagi hasil dengan pemilik kapal, wajib memperoleh bagian dari keuntungan usaha paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil bersih apabila menggukanan perahu layar, dan 40% (empat puluh persen) dari hasil bersih apabila menggunakan perahu motor. Adapun permasalahan lainnya berdasarkan faktor-faktor yang menghambat perjanjian bagi hasil ialah dari segi alam maupun dari segi perjanjian itu sendiri.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nelayan, Sistem Bagi Hasil, Perikanan.