implikasi rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan terhadap Perwujudan Pemilihan Demokratis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan terhadap Perwujudan Pemilihan Demokratis dan karakter hukum rekomendasi hasil penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif menggunakan pendekatan teori, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Kewenangan Bawaslu dalam menerima laporan, melakukan klarifikasi, dan mengeluarkan rekomendasi bukan hanya merupakan bentuk pelaksanaan tugas konstitusional dan legal, melainkan juga menjadi wujud nyata pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. (2) Karakter hukum rekomendasi hasil penanganan pelanggaran administrasi dalam Pemilihan masih berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya tegas, baik secara normatif maupun implementatif. Meskipun secara hukum formil rekomendasi Bawaslu memiliki sifat imperatif karena mengandung kewajiban untuk ditindaklanjuti oleh KPU, namun dalam praktiknya masih terdapat celah interpretasi yang memungkinkan KPU melakukan pemeriksaan ulang terhadap substansi rekomendasi tersebut.
Kata kunci: Pelanggaran Administrasi; Pemilihan; Rekomendasi.