KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESIAN PERSELISIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

engadaan barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak
pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa, tentunya dengan
keinginan/kepentingan berbeda, bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak
pengguna barang/jasa dalam hal
ini Instansi Pemerintah, Dua
keinginan/kepentingan ini akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling
pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Bagaimana kedudukan
hukum para pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?
Bagaimana penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan/atau jasa
pemerintah? Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan pada rumusan
masalah, maka tujuan penelitian ini Untuk mengetahui kedudukan hukum para
pihak dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Untuk
mengetahui penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan/atau jasa
pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis
Normatif. Jenis penelitian dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsepkonsep,

dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang
dibahas, karena secara yuridis penelitian ini didasarkan pada pendekatan terhadap
asas-asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini,
pemerintah bertindak sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengadaan dan
penggunaan anggaran negara hubungan antara pemerintah dan penyedia
barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa merupakan hubungan hukum yang
terikat dalam kontrak. Kontrak pengadaan berfungsi sebagai dasar hukum yang
mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal terjadi perselisihan,
mekanisme penyelesaian sengketa yang sudah diatur dalam perundang-undangan,
seperti melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan, dapat digunakan untuk
menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan kontrak. Jika proses
perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, barulah para pihak akan
menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbitrase atau pengadilan untuk
mendapat keputusan.
Kata Kunci : Hukum Perjanjian, Kontrak Pengadaan, Penyelesaian
Perselisihan.