PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ASING PESERTA ASURANSI KESEHATAN DI INDONESIA

-, PUTRIANI (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ASING PESERTA ASURANSI KESEHATAN DI INDONESIA. Sarjana thesis, UNIVERSITAS TADULAKO.

[thumbnail of -] Text (-)
D10121288.pdf
Restricted to Registered users only

Download (925kB)

Abstract

ABSTRAK
Putriani, D10121288, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing Peserta
Asuransi Kesehatan Di Indonesia, Pembimbing I: Hj. Nursiah Moh. Yunus,
S.H., M.H. Pembimbing II: Dr. Lembang Palipadang, S.H., M.H.
Peningkatan jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia tidak terlepas dari kebutuhan
global terhadap tenaga ahli. Sebagai bentuk perlindungan, Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatur bahwa setiap orang, termasuk Tenaga Kerja
Asing yang bekerja minimal enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta
jaminan sosial. Namun dalam praktiknya, masih ada perusahaan yang tidak
mendaftarkan Tenaga Keraja Asing ke dalam program jaminan kesehatan, baik
BPJS maupun asuransi swasta. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum
mengenai pemenuhan hak normatif Tenaga Keraja Asing dalam perlindungan
kesehatan. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk
perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing peserta asuransi kesehatan di
Indonesia? dan (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Tenaga
Kerja Asing ketika perusahaan tidak mendafarkan mereka pada asuransi
kesehatan?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan diperoleh dari
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Tenaga
Kerja Asing telah diatur secara normatif, namun belum sepenuhnya efektif dalam
praktik. Masih adanaya perusahaan yang tidak patuh pada aturan, dan lemahnya
pengawasan menjadi kendala utama. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh
oleh Tenaga Kerja Asing meliputi: perundingan bipartit, perundingan tripartit
meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dan pengajuan gugatan ke Pengadilan
Hubungan Industrial. Sinergi antar lembaga yaitu pihak BPJS dan Dinas Tenaga
Kerja dan penguatan regulasi teknis sangat diperlukan demi menjamin kepastian
hukum bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing, Asuransi Kesehatan,
BPJS, Upaya Hukum.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Subjects: Tadulako University - Divisions > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Library of Congress Subject Areas > Ilmu Hukum
Depositing User: Listiawati
Date Deposited: 03 Dec 2025 06:56
Last Modified: 03 Dec 2025 06:56
URI: https://repository.untad.ac.id/id/eprint/151988
Baca Full Text: Baca Sekarang

Actions (login required)

View Item
View Item