PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Banggai)

Nathania Putri Apriliyanti Tandi. D10121280. Peran Kejaksaan Dalam
Penyelesaian Perkara Pencurian Melalui Restorative Justice (Studi Kasus pada
Kejaksaan Negeri Banggai). Pembimbing I: H. Amiruddin Hanafi,
Pembimbing II: Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan restorative justice
dalam penyelesaian perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Banggai dan hambatan
pada pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencurian di
Kejaksaan Negeri Banggai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan melakukan
pengumpulan dan analisis data yang diperoleh secara langsung dilapangan
kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki peran sentral dalam penyelesaian perkara
pencurian melalui restorative justice, yaitu sebagai inisiator, fasilitator, penilai
kelayakan, pengambil keputusan, pengawas pelaksanaan kesepakatan, dan
penyedia rumah restorative justice. Hal ini menunjukkan transformasi peran
Kejaksaan yang awalnya penuntut menjadi mediator keadilan yang humanis.
Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui restorative justice di
Kejaksaan Negeri Banggai sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku yaitu
berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat
Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian
perkara pencurian melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Banggai meliputi
barang milik korban belum kembali, perkara tidak memenuhi syarat, jarak geografis,
dan kurangnya pemahaman masyarakat.
Kata Kunci: Kejaksaan, Penyelesaian Perkara Pencurian, Restorative Justice