ANALISIS HUKUM KONTRAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH

Rusmiadi, D10120776, Analisis Hukum Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi
Pemerintah, Dibimbing oleh Muhammad Ikbal dan Dewi Kemalasari.
Pengadaan jasa konstruksi oleh pemerintah merupakan proses hukum yang kompleks
dan melibatkan kontrak sebagai dasar hubungan antara pengguna jasa dan penyedia
jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kontrak
pengadaan jasa konstruksi pemerintah apabila terjadi wanprestasi dalam
pelaksanaannya, serta menelaah tanggung jawab penyedia jasa terhadap kegagalan
konstruksi yang terjadi setelah kontrak berakhir namun umur rencana bangunan masih
berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus yang relevan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan dokumen kontrak pengadaan jasa
konstruksi pemerintah saat terjadi wanprestasi oleh pengguna dan penyedia jasa akan
menjadi instrumen hukum yang melindungi kepentingan negara sekaligus menjaga
kepastian hukum bagi penyedia jasa, dikarenakan dokumen tersebut merupakan
undang-undang bagi para pihak yang melakukan perikatan kontrak. Selain itu dalam
hal Tanggungjawab penyedia jasa apabila kontrak pengadaan jasa konstruksi
Pemerintah telah berakhir namun umur rencana konstruksi bangunan masih berjalan,
maka tanggung jawab penyedia jasa tidak otomatis berhenti. UU No. 2 Tahun 2017
menyebutkan bahwa penyedia jasa tetap bertanggung jawab atas kegagalan bangunan
selama umur konstruksi yang direncanakan. Pertanggungjawaban bisa berupa
memperbaiki atau mengganti bagian bangunan, membayar ganti rugi kerugian
negara, menanggung biaya perbaikan darurat. Adapun tanggung jawab pidana jika
kegagalan bangunan menimbulkan korban jiwa atau terbukti akibat korupsi, penyedia
dapat dipidana sesuai UU Tipikor dan UU Jasa Konstruksi.
Kata Kunci : kontrak konstruksi, wanprestasi, pengadaan pemerintah, tanggung
jawab penyedia jasa, jaminan bangunan