IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DI BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelesaian
sengketa proses Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Bawaslu
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan
fungsi quasi adjudikasi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam
menyelesaikan sengketa antara peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan pihak
terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis guna
memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi regulasi
tersebut dalam konteks praktik kelembagaan dan dinamika sosial-politik. Data
diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang
selanjutnya dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman,
dan Saldana, meliputi tahap pengumpulan data (data collection), kondensasi
(condensation), penyajian (display), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi
(verification/conclusion). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi
Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedural. Namun, masih terdapat
kendala terkait sumber daya manusia, keterbatasan waktu penyelesaian, dan
disparitas pemahaman hukum antar para pihak. Meskipun demikian, Bawaslu
Sulawesi Tengah telah menunjukkan independensi kelembagaan, transparansi
proses, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan prosedural. Secara
keseluruhan, tingkat kepatuhan terhadap regulasi, baik di internal Bawaslu
maupun di pihak eksternal seperti partai politik dan Komisi Pemilihan Umum
tergolong tinggi. Meskipun terdapat resistensi terbatas dari sejumlah pihak.
Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan,
peningkatan literasi hukum pemilu, dan harmonisasi antarlembaga penyelenggara
untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil di masa
mendatang.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sumber Daya, Penyelesaian Sengketa,
Independensi Kelembagaan, Pemilu Legislatif.