IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN STUDI TENTANG HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PT.YULIANI AMANAH CONSTRUCTION DI KECAMATAN PETASIA TIMUR KABUPATEN MOROWALI UTARA

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan oleh Yuliani, B101224057, dengan judul Implementasi
Kebijakan Ketenagakerjaan: Studi Tentang Hubungan Industrial pada PT. Yuliani
Amanah Construction di Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, di
bawah pembimbing Mohammad Irfan Mufti dan Dandan Haryono. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif
ketenagakerjaan dan realitas implementasi di lapangan, khususnya pada sektor
konstruksi yang memiliki karakteristik pekerjaan berisiko tinggi, sistem kerja
kontraktual, serta posisi tawar pekerja yang cenderung lemah. Di PT. Yuliani
Amanah Construction ditemukan sejumlah persoalan mendasar, antara lain belum
konsistennya penerapan Upah Minimum Regional (UMR), lemahnya penerapan
standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pelaksanaan pemutusan hubungan
kerja (PHK) yang tidak sepenuhnya mengikuti prosedur hukum, serta belum
tersedianya mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil dan
efektif. Kondisi tersebut diperburuk dengan minimnya fungsi pengawasan
ketenagakerjaan, terbatasnya sumber daya perusahaan, serta rendahnya pemahaman
pekerja mengenai hak normatif mereka.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan
telaah dokumen. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi
kebijakan Merilee S. Grindle yang menekankan dua dimensi utama, yaitu content
of policy dan context of implementation. Dimensi isi kebijakan digunakan untuk
melihat substansi kebijakan, tingkat perubahan yang dituntut, konsekuensi manfaat,
serta kecukupan sumber daya. Sementara dimensi konteks menelaah relasi
kekuasaan, karakteristik kelembagaan, dan kondisi sosial-ekonomi lokal yang
memengaruhi implementasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hubungan industrial
pada PT. Yuliani Amanah Construction belum optimal dan masih bersifat
administratif serta compliance minimal. Dibutuhkan penguatan pengawasan
pemerintah, peningkatan kapasitas kelembagaan perusahaan, serta edukasi
ketenagakerjaan bagi pekerja agar implementasi hubungan industrial berjalan lebih
adil, efektif, dan sesuai regulasi.
Kata kunci: hubungan industrial, implementasi kebijakan, UMR, K3, PHK,
sektor konstruksi.