KEBIJAKAN HUKUM PEMBENTUKAN BALAI-BALAI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pembentukan balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan fokus pada dampaknya terhadap prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan otonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembentukan balai-balai ini berhasil mempercepat pembangunan infrastruktur, dampaknya terhadap kesejahteraan sosial terbatas, terutama dalam pemberdayaan daerah. Kebijakan ini lebih cenderung mengarah pada sentralisasi kewenangan yang mengurangi peran daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Implikasi praktis dari penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah serta pemberdayaan daerah dalam pengelolaan proyek pembangunan untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.