IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN PASCAGEMPA BUMI TSUNAMI DAN LIKUEFAKSI DI KOTA PALU

INDAR ISMAIL JAMALUDDIN, B 103 22 024, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI
TINDAK KEKERASAN PASCAGEMPA BUMI TSUNAMI DAN LIKUEFAKSI
DI KOTA PALU, Promotor Daswati, Ko-Promotor Nuraisyah,
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan
perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pascagempa bumi,
tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu. Metode penelitian kualitatif deskriptif.
Sebanyak 13 informan ditentukan secara purposive berbasis pentahelix
(pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media massa),
ditambah observasi dan studi pustaka. Analisis data meliputi pengumpulan,
kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan, implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
No.3/2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari
Tindak Kekerasan pascagempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu menurut
model implementasi kebijakan Van Meer dan Van Horn (1975) belum berjalan
efektif ditandai oleh sosialisasi yang terbatas, keterbatasan sumber daya dan
kelembagaan, fragmentasi dan lemahnya koordinasi lintas sektor, belum
terintegrasinya layanan, variasi kapasitas implementor, serta dukungan lingkungan
kebijakan yang belum optimal, meskipun organisasi perempuan dan media
menunjukkan komitmen yang cukup kuat. Novelty penelitian ini terletak pada
pengembangan Model Van Meter dan Van Horn dengan memasukkan integrasi
layanan sebagai variabel yang menjembatani komunikasi antarorganisasi,
karakteristik organisasi, disposisi pelaksana, dan kinerja implementasi kebijakan
sehingga mampu mengurangi fragmentasi layanan dan meningkatkan efektivitas
implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak pascabencana.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan; Perempuan dan Anak; Kekerasan; Kota Palu