IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (Studi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah)

Muhammad Saiful Mujab B10224013. Pembimbing Bapak Mohamad Irfan Mufti
dan Bapak Nasurullah dengan judul tesis Implementasi Kebijakan Penyelesaian
Kerugian Daerah Di Badan Pemeriksa Keuangan (Studi Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelesaian
kerugian daerah di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dengan menggunakan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai studi kasus. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan
menjelaskan implementasi kebijakan tersebut di Provinsi Sulawesi Tengah secara
sistematis, realistis, dan akurat. Metode pengumpulan data meliputi wawancara
mendalam, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Penelitian ini mengacu pada teori
implementasi kebijakan Edward III, yang mencakup empat aspek kunci:
komunikasi, sumber daya, organisasi, dan struktur birokrasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelesaia kerugian
daerah di Provinsi Sulawesi Tengah belum terlaksana secara optimal. Dari aspek
komunikasi, terdapat perbedaan pemahaman dan kurangnya sosialisasi. Aspek
sumber daya, masih menghadapi keterbatasan jumlah personel dan anggaran.
Aspek disposisi komitmen dan tanggung jawab belum seragam untuk seluruh
instansi. Serta dari aspek struktur birokrasi, alur birokrasi masing cenderung
panjang dan berjenjang. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan
penyelesaian kerugian daerah di Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan namun
belum efektif secara menyeluruh. Diperlukan upaya penguatan komunikasi
antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penegasan komitmen
pimpinan SKPD, serta penyederhanaan struktur birokrasi melalui penyusunan SOP
terpadu dan pengembangan sistem informasi digital agar proses penyelesaian
kerugian daerah dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penyelesaian Kerugian Daerah,
Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.