TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM CALEG DPR RI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 22/PID.SUS/2024/PN.BLK)

Mabrur Mubarak, D10120184 Tinjauan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Umum Caleg DPR RI (Studi Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/ 2024/PN.Blk) Pembimbing I : Syachdin, Pembimbing II : Kamal
Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi terhadap pelanggaran praktik politik uang berdasarkan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan menganalisis studi kasus perkara pidana. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan hukum dalam kasus yang berkaitan dengan praktik politik uang pada pemilihan umum. Adapun tujuan penelitian, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN.Blk dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN.Blk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil dari penelitian ini ialah, Pertimbangan hakim harus berdasarkan dari berbagai pertimbangan seperti pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana politik uang harus memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, serta sesuai dengan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun demikian, pidana yang dijatuhkan sering dinilai tidak proporsional dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga mencerminkan adanya disparitas putusan yang cenderung ringan dan belum sepenuhnya mewujudkan rasa keadilan. Secara sosiologis, terdakwa terbukti telah merusak integritas pelaksanaan demokrasi melalui pemberian janji atau penyerahan imbalan berupa uang dan barang kepada pemilih secara tidak langsung pada masa kampanye. Namun, Majelis Hakim sering menjatuhkan pidana yang jauh di bawah batas maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pemilihan umum di Indonesia belum mencapai efektivitas yang optimal. Vonis yang dijatuhkan cenderung sangat ringan karena hakim lebih menitikberatkan pada penilaian unsur-unsur formal tindak pidana pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini mengabaikan aspek fundamental yang seharusnya menjadi pertimbangan, yaitu keterkaitan pelanggaran tersebut dengan prinsip kedaulatan rakyat dan fondasi negara hukum demokratis sebagai cita-cita bangsa Indonesia.

Kata kunci: Politik uang, Pertimbangan Hakim, penegakan hukum.