IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION KETERWAKILAN PEREMPUAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI (STUDI KASUS DPC PARTAI GERINDRA)

Fadila Putri Utami ( B 102 24 055) Dengan Judul Thesis “ Implementasi Kebijakan Affirmative Action Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi (Studi Kasus DPC Gerindra)”. Dibimbing oleh Mustainah dan Asrifai.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan Affirmative action keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sigi (DPRD), dengan fokus studi kasus Dewan Pimpinan Cabang Gerindra (DPC). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap implementor), dan struktur birokrasi sebagai kerangka analitis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan affirmative action keterwakilan perempuan di Kabupaten Sigi telah berjalan secara prosedural dan administratif, khususnya dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% perempuan pada tahap pencalonan legislatif. Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan keterwakilan perempuan yang substantif. Pada dimensi komunikasi, kebijakan affirmative action belum terinternalisasi secara ideologis dalam struktur partai politik dan masih dipahami sebagai kewajiban normatif. melainkan masih diposisikan sebagai aturan formal yang harus dipenuhi demi kepatuhan administratif. Pencapaian keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sigi periode 2024–2029 menunjukkan bahwa kuota minimal 30 persen telah terpenuhi, dengan 10 dari 30 anggota legislatif merupakan perempuan. Hal ini menandai keberhasilan implementasi kebijakan affirmative action di tingkat lokal. Jika dibandingkan dengan tren nasional, keterwakilan perempuan di DPR RI periode yang sama hanya sekitar 22,1 persen, yang berarti Sigi berada di atas angka nasional dalam konteks keterwakilan perempuan.

KataKunci: Affirmative action, Keterwakilan Perempuan, implementasi kebijakan, Edward III.