TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM JUAL BELI TANAH

Noky Christian AdiSaputra D 101 21 005, Tinjauan Hukum Mengenai
Perlindungan Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah, Pembimbing I: Suarlan
Datupalinge, SH, M.Hum., Pembimbing II: Rahmia Rachman, SH,M.Kn.,
Penjualan tanah di Indonesia diatur dalam sistem hukum agraria nasional untuk
menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Sebagai negara hukum (Pasal 1
ayat 3 UUD 1945), Indonesia menegakkan prinsip kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum dalam jual beli tanah melalui UUPA. Namun, masih sering
terjadi permasalahan, terutama wanprestasi akibat tidak terpenuhinya kewajiban
dalam perjanjian. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan mekanisme
penyelesaian wanprestasi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli hak atas tanah
serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam
peralihan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menganalisis
peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait jual beli tanah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam jual beli hak atas
tanah diberikan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan
preventif dilakukan dengan pengecekan status tanah melalui sertifikat dari BPN
untuk memastikan tidak dalam sengketa, sitaan, atau agunan, pembuatan Akta
Jual Beli (AJB) oleh PPAT agar perjanjian memiliki kekuatan hukum, serta
pendaftaran perubahan hak di Kantor Pertanahan untuk menjamin kepastian
hukum atas peralihan hak. Perlindungan represif diberikan melalui hak untuk
menuntut jika terjadi sengketa. Selain itu, upaya hukum atas wanprestasi dapat
ditempuh melalui non-litigasi seperti negosiasi dan mediasi. Jika gagal, pihak
yang dirugikan dapat menggugat ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan
perjanjian, pembatalan karena cacat hukum, atau ganti rugi atas kerugian materiil
dan immateriil. Jika ada klausul arbitrase, penyelesaian dapat dilakukan melalui
arbitrase.
Kata Kunci: Jual Beli Tanah, Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum,
Wanprestasi