MATA AIR TERAKHIR, ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PALU TERHADAP PENGINGKARAN KOMITMEN LINGKUNGAN GALIAN C DI UWENTUMBU BERBASIS ENVIRONMENTAL JUSTICE THEORY

Mata Air Uwentumbu di Kota Palu merupakan salah satu sumber air penting bagi masyarakat, namun keberadaannya terancam oleh aktivitas tambang galian C yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut. Aktivitas tambang ini menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan dan sosial, seperti pencemaran air, hilangnya vegetasi penyangga, dan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perizinan tambang. Berdasarkan kondisi tersebut, riset ini berupaya menganalisis bentuk ketidakadilan lingkungan yang terjadi dengan menggunakan Environmental Justice
Theory (EJT) sebagai kerangka analisis utama. Tujuan riset ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi pelanggaran kebijakan lingkungan yang terjadi, (2) menilai efektivitas tata kelola dan penegakan hukum lingkungan di kawasan tambang, (3) mengkaji persepsi masyarakat terhadap keadilan lingkungan berdasarkan lima dimensi Environmental Justice Theory, dan (4) merumuskan potensi strategi kebijakan berbasis keadilan lingkungan. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode case study, melibatkan wawancara mendalam dengan masyarakat terdampak, aktivis lingkungan, dan pemerintah daerah, serta observasi lapangan di sekitar kawasan mata air. Hasil riset menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan efektif; pelanggaran terhadap Pasal 26 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air masih terjadi. Masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL, dan dokumen lingkungan bersifat tertutup. Berdasarkan analisis Environmental Justice Theory, ketidakadilan paling menonjol terdapat pada dimensi prosedural dan distribusi. Selain itu, ditemukan lemahnya penegakan hukum dan tumpang tindih tata ruang yang memperburuk kerentanan ekologi kawasan. Riset ini merekomendasikan audit lingkungan independen, moratorium sementara izin tambang di kawasan sumber air, serta reformulasi kebijakan berbasis Environmental Justice Theory untuk memperkuat perlindungan lingkungan dan hak masyarakat atas air bersih. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar advokasi dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.