ANALISIS HUKUM TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Nama: Dita Maharani, NIM: D10121466 Judul: Analisis Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pembimbing 1: Dr. Nurul Miqat, SH., M.Kn, Pembimbing 2: Dewi Kemala Sari, S.H.,M.Kn

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan wasiat tanpa akta notaris serta perlindungan hukum bagi penerima wasiat menurut ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang membuat wasiat tanpa melibatkan notaris, baik secara tertulis tangan maupun lisan. Meskipun bentuk tersebut sering dianggap sah secara sosial atau adat, dari segi hukum perdata formal hal itu menimbulkan persoalan keabsahan dan kekuatan pembuktian. Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata, wasiat merupakan akta yang berisi pernyataan kehendak terakhir seseorang tentang apa yang diinginkannya setelah meninggal dunia. KUHPerdata mengatur bahwa bentuk wasiat yang sah terdiri dari wasiat umum (dibuat di hadapan notaris), wasiat olografis (tulis tangan pewaris), dan wasiat rahasia (tertutup dan disegel di hadapan notaris)..Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana keabsahan wasiat tanpa akta notaris menurut hukum di Indonesia, dan (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima wasiat yang dibuat tanpa akta notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam peraturan perundang- undangan, khususnya KUHPerdata. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (KUHPerdata) dan bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum, dan penelitian terkait).
Kata Kunci: Wasiat, Akta Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata