IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Muhammad Rezha Firmansyah B10224022. Pembimbing Bapak Muh. Nawawi dan
Nasrullah dengan judul tesis Implementasi Kebijakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten
Banggai Kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang
disusun berdasarkan aturan tertentu yang berada dalam kehidupan nyata, yang bertujuan
untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis dan akurat mengenai kebijakan
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Tekhnik
pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teori yang
digunakan merupakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III
dalam Subianto (2020), yang mencakup empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat
bergantung pada komunikasi dan wadah koordinasi yang baik antar aktor-aktor terkait,
serta ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Disposisi yang positif dari
tim/personil pelaksana, pihak ketiga/penyedia, dan pegawai internal. Selain itu, adanya
Standar Operasional Prosedur dan pembagian tugas yang jelas dapat meningkatkan
capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di
Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun dari empat aspek, hanya aspek komunikasi yang
telah berjalan optimal, sedangkan aspek sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi
masih perlu dilakukan perbaikan.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan
Struktur Birokrasi.