PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MERESPON POTENSI KONFLIK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI SMELTER NIKEL PT. ATI DI KECAMATAN SINIU, KABUPATEN PARIGI MOUTONG

ABSTRAK
MOH. AS SIDIQ, Nomor Stambuk B40121026. Judul: “Peran Pemerintah Kabupaten dalam merespon Rencana Pembangungan Kawasan industri smelter Nikel PT. ATI di Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong”, Dibimbing oleh Dr. Mahfuzat, S. IP., M.Si Sebagai pembimbing I dan Dwi Maya Loka, S.IP, MA sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam merespon potensi konflik yang muncul akibat rencana pembangunan kawasan industri smelter nikel PT. Anugrah Teknik Industri (ATI) di Kecamatan Siniu. Rencana pembangunan smelter ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan hilirisasi pertambangan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mendorong peningkatan nilai tambah melalui pengolahan mineral di dalam negeri. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut dapat menimbulkan potensi konflik sosial, ekonomi, dan lingkungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Secara teoritik, penelitian ini menggunakan tiga teori yaitu teori konflik Ralf Dahrendorf dan Lewis A. Coser sebagai teori pendukung yang menjelaskan bahwa konflik merupakan akibat dari ketimpangan relasi kekuasaan, namun berfungsi positif apabila dikelola dengan baik. selain itu, teori peran pemerintah Ryaas Rasyid sebagai teori utama, yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki tiga peran penting, yaitu sebagai regulator dalam menetapkan kebijakan, dinamisator dalam mendorong partisipasi masyarakat, dan fasilitator dalam menjembatani kepentingan antaraktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah belum optimal, terutama dalam pengawasan, transparansi informasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan regulasi lokal, peningkatan komunikasi publik, dan dialog multipihak yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah daerah, Potensi konflik, hilirisasi pertambangan, smelter nikel, kecamatan siniu