TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN YANG BERMUTU DAN OPTIMAL

ABSTRAK
Penelitian ini membahas tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu dan optimal. Secara normatif, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berperan dalam penyediaan dan pengaturan pelayanan kesehatan, pelaksanaan fungsi pengawasan belum berjalan secara optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, serta kurang efektifnya tindak lanjut atas keluhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan guna menjamin pelayanan kesehatan yang adil, aman, dan berkualitas bagi masyarakat.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pelayanan Kesehatan, Pengawasan, BPJS Kesehatan, Sulawesi Tengah.

ABSTRACT
 
This study examined the responsibility of the Central Sulawesi Provincial Government in the implementation of high-quality and optimal health service efforts. Normatively, local governments are obligated to regulate, guide, and supervise health services in accordance with prevailing laws and regulations, including Law Number 23 of 2014, Law Number 17 of 2023, and Central Sulawesi Provincial Regulation Number 1 of 2024. The results indicate that although the local government has played a role in the provision and regulation of health services, the implementation of supervisory functions has not been carried out optimally. The main obstacles include limited resources, weak coordination, and ineffective follow-up on public complaints. Therefore, strengthening supervisory mechanisms is necessary to ensure fair, safe, and high-quality health services for the community.
Keywords: Local Government Responsibility, Health Services, Supervision, The Social Health Insurance Administration Body(BPJS Kesehatan)