MANAJEMEN KOMUNIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Nur Safira Sari B50121016 Skripsi “Manajemen Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik”. Program Studi Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako dibawah bimbingan Sumarni Zainuddin selaku pembimbing I dan Giska Mala Rahmarini selaku pembimbing II.
Penellitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen komunikasi yang dilakukan oleh PPID dalam pelayanan keterbukaan informasi publik di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Analisis penelitian menggunakan teori manajemen komunikasi George R.Terry yang menekankan empat fungsi yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), Pelaksanaan (actuating), dan Pengawasan (controlling). Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian studi kasus, serta teknik pengumpulan data observasi partisipan dan wawancara mendalam terhadap 5 informan menggunakan teknik purposive sampling.
Hasil dari penelitian ini adalah PPID Pelaksana menerapkan 4 manajemen komunikasi dalam pelayanan keterbukaan informasi publik di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahap perencanaan PPID menerapkan langkah kerja, strategi penyebaran informasi dan pelayanan informasi berdasarkan regulasi nasional. Selanjutnya tahap pengorganisasian PPID membagi tugas melalui struktur organisasi yang terdiri dari tiga bidang yaitu pengelolaan informasi, pelayanan informasi, serta dokumentasi dan arsip. Sementara itu dalam pelaksanaan dilakukannya pendokumentasian dan pengarsipan, pengelolaan dan pemutakhiran informasi kepada Stakeholder melalui media konvensional dan digital, hingga melakukan pelayanan informasi publik secara langsung maupun online. Adapun pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu Atasan/Ketua PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemantauan melalui evaluasi rutin, koordinasi internal, serta pengecekan informasi sebelum dipublikasikan. Sementara itu pengawasan dari PPID Utama yang dilaksanakan pada kegiatan Monev (monitoring dan evaluasi) setiap TW II dan III
Kata Kunci: Manajemen Komunikasi, Keterbukaan Informasi Publik, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.