PEMBERIAN HAK TANAH DENGAN STATUS PENGELOLAAN OLEH OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM UPAYA MEMPERMUDAH INVESTASI

ABSTRAK
CALVYN RIVAYEN BOBBY F DG RAPI, D 102 24 077 “Pemberian Hak
Tanah dengan Status Pengelolaan Oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam
Upaya Mempermudah Investasi” Dibimbing oleh Sitti Fatimah Maddusila dan
Ahmad Aswar Rowa.
Penelitian ini mengkaji kerangka hukum dan kepastian hukum bagi investor yang
menerima hak atas tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL) di Ibu Kota
Nusantara (IKN), serta efektivitasnya dalam memfasilitasi investasi. Tujuan
penelitian adalah menganalisis peraturan hukum dan kepastian hukum dalam
pemberian hak tanah dengan status HPL oleh Otorita IKN. Metode yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi
pemberian hak tanah di IKN telah dirancang sebagai rezim khusus (lex
specialis) yang terintegrasi dan progresif, mencerminkan prinsip negara
kesejahteraan di mana negara berperan aktif sebagai fasilitator pembangunan.
Otorita IKN berfungsi sebagai one-stop service yang menyederhanakan prosedur,
mempercepat waktu proses, dan menyediakan insentif komprehensif untuk
menarik investasi. Dari perspektif utilitarianisme, kebijakan ini berhasil
memaksimalkan manfaat (utility) dengan mengurangi biaya transaksi dan
ketidakpastian hukum. Kepastian hukum bagi investor dibangun melalui tiga
pilar: kepastian formal (sistem pendaftaran tanah terintegrasi dan sertifikat
elektronik), kepastian material (hak substantif dan klausul stabilisasi regulasi),
serta kepastian prosedural (sistem penyelesaian sengketa multi-saluran). Secara
keseluruhan, kebijakan ini merupakan terobosan reformasi hukum pertanahan
yang berpotensi meningkatkan kemudahan berinvestasi, meskipun
implementasinya perlu didukung oleh kapasitas kelembagaan yang kuat,
koordinasi lintas sektor, dan penyelesaian klaim tenurial yang adil.
Kata Kunci: Hak Pengelolaan, Kepastian Hukum, Kemudahan Investasi,
Otorita IKN, Negara Kesejahteraan, Utilitarianisme