TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP (STUDI KANTOR PAJAK PALU)

Muhammad, D 101 21 121, Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penegakan
Hukum Tindakan Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Yang
Tidak Benar Atau Tidak Lengkap (Studi Kantor Pajak Palu), Pembimbing1:
Dr. Syachdin, S.H.,M.H. dan Pembimbing II: Asriyani, S.H.,M.H.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap proses
penegakan hukum tindak pidana penyampaian surat pemberitahuan pajak yang
tidak benar atau tidak lengkap di Kantor Pajak Palu beserta hambatannya dengan
menggunakan penelitian empiris. Metode penelitian menggunakan metode yuridis
normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan
hukum tindak pidana penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang tidak
benar atau tidak lengkap di wilayah kerja KPP Pratama Palu masih terjadi, baik
karena unsur kelalaian (culpa) maupun karena unsur kesengajaan (dolus).
Sebagian besar kasus disebabkan oleh kelalaian administratif, penegakan hukum
terhadap pelanggaran ini di KPP Pratama Palu lebih menitikberatkan pada
penyelesaian administratif melalui pengenaan sanksi denda, bunga, dan kewajiban
pembetulan SPT. Penerapan sanksi pidana masih sangat terbatas karena adanya
prinsip ultimum remedium, di mana tindakan pidana baru dilakukan apabila
sanksi administratif tidak efektif. Hambatan utama dalam proses penegakan
hukum tindak pidana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar
atau tidak lengkap di KPP Pratama Palu adalah keterbatasan sumber daya
manusia, tidak terdapat penyidik pajak (PPNS). Hambatan berikutnya rendahnya
kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, hambatan pembuktian unsur kesengajaan
dalam tindak pidana pajak, dan Hambatan koordinasi antarinstansi penegak
hukum (DJP, Kepolisian, Kejaksaan). Secara umum, hambatan tersebut
menggambarkan adanya kesenjangan antara hukum yang ideal dan realitas
empiris, di mana ketentuan hukum perpajakan telah mengatur secara
komprehensif mekanisme penegakan hukum, namun implementasinya di lapangan
masih menghadapi kendala struktural, teknis, dan sumber daya manusia.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana Pajak, Surat Pemberitahuan
Pajak (SPT), Penegakan Hukum Pajak, Ultimum Remedium.