PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NAHKODA YANG BERLAYAR TANPA SURAT IZIN BERLAYAR DARI SYAHBANDAR

Wimant Theguh Manitu, D10120468, Proses penyidikan Tindak Pidana
Nahkoda Yang Berlayar Tanpa Surat Izin Berlayar Dari Syahbandar.
Pembimbing I: Syachdin, Pembimbing II: Awaliah
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Pengaturan Hukum Positif
Bagi Nahkoda Yang Berlayar Tanpa Surat Izin Dari Syahbandar dan untuk
menganalisis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Nahkoda Yang berlayar Tanpa Surat
Izin Berlayar Dari Syahbandar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara
normatif atau penelitian kepustakaan yang bersifat sekunder antara lain:
Peraturan Perundang-Undangan, Buku-buku, Jurna,l Skripsi, Tesis, maupun
Disertasi. Hukum positif bagi Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Ijin
Berlayar dari Syahbandar diatur dalam perundang-undangan, yaitu UndangUndang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 291 ayat (1) dan
diancam pidana dengan Pasal 323, sedangkan untuk kapal perikanan diatur
dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 42 ayat (3) dan diancam
pidana dengan Pasal 98. Penerapan sanksi pidana bagi nakhoda yang berlayar
tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar sesuai dengan
ketentuan hukum positif Indonesia, yaitu melanggar ketentuan Pasal 219 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
dengan ancaman pidana Pasal 323 ayat (1), (3)yaitu dengan pidana penjara dan
pidana denda. Ketentuan Pasal 323 ayat (1) UUP selain pidana penjara yang
dijatuhkan kepada Terdakwa juga secara kumulatif Terdakwa harus pula
dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak
dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan.
Kata Kunci : Nahkoda, Penyidikan, Surat Izin Berlayar