PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PENGATURAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DI INDONESIA

Wahyudi Saputro, D10223014, Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengaturan Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia, Pembimbing Dr. Muhammad Hatta Roma Tampubolon, S.H., M.H. dan Dr. Ansar., SHi., M.H.
Penelitian hukum ini adalah penelitian sosio-legal dengan pendekatan sejarah, perundang-undangan, pendekatan konsep, kasus dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pengaturan pendaftaran tanah ulayat di Indonesia dan mengkonstruksikan pengaturan pendaftaran tanah ulayat yang dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat. Hasil penelitian bahwa dalam pengaturan pendaftaran tanah ulayat membagi kewenangan antara Pemerintah Daerah untuk menetapkan subyek, Kementerian Kehutanan menetapkan obyek status hutan adat dan Kementerian ATR/BPN menetapkan obyek tanah ulayat ternyata tidak sesuai dengan konsep wilayah adat dan menimbulkan proses yang berjenjang dan berulang, sehingga menyulitkan Masyarakat Hukum Adat dalam memperoleh perlindungan atas wilayah adatnya. Untuk memberikan perlindungan atas wilayah adat bagi Masyarakat Hukum Adat maka diperlukan model pengaturan pendaftaran wilayah adat yang menyatukan antara pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (subyek) dengan pengakuan dan perlindungan wilayah adat (obyek) sebagai kewenangan pemerintah daerah dengan melibatkan unsur kantor pertanahan, balai pemantapan kawasan hutan dan instansi vertikal lainnya yang terkait dengan wilayah adat dalam panitia masyarakat hukum adat; setiap keputusan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditindaklanjuti dengan pengeluaran wilayah adat dari kawasan hutan/hutan negara jika wilayah adat tersebut berada di kawasan hutan dan demarkasi atau pemisahan wilayah adat dari Area Penggunaan Lain (APL) apabila berada di APL; dan diikuti dengan kebijakan affirmative action berupa pemberian kuota khusus bagi angggota atau masyarakat hukum adat untuk berkompetisi dalam pemilihan legislatif.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Ulayat, Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.