PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tidak serta merta diikuti dengan penyesuaian regulasi di daerah dan perbaikan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) sehingga berimplikasi terhadap legalitas perizinan dan menghambat pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implikasi yuridis serta hambatan yang dialami pasca berlakunya PP No. 28 Tahun 2025 terhadap legitimasi dan kewenangan Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Sulawesi Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep, diolah dan disajikan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kehadiran PP No. 28 Tahun 2025 tidak mempengaruhi Kewenangan Kepala DPMPTSP secara kelembagaan, namun kewenangannya secara substantif berkaitan dengan jenis jenis perizinan termasuk norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan memerlukan adanya penyesuaian peraturan Gubernur terhadap PP No. 28 Tahun 2025 untuk menjamin legitimasi hukum. Hasil penelitian ini juga menemukan hambatan penyelenggaraan pelayanan perizinan pasca berlakunya PP No. 28 Tahun 2025 yaitu belum optimalnya Sinkronisasi Regulasi, belum terintegrasinya perizinan berbasis OSS, rendahnya kompetensi petugas pelayanan, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Melalui Penelitian ini diharapkan terciptanya legalitas penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui percepatan pembentukkan peraturan gubernur maupun sinkronisasi regulasi, penyesuaian sistem dan pengembangan kompetensi penyelenggara dan pelaku usaha.

KATA KUNCI : Legalitas, Kewenangan, Perizinan