TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN USIA ANAK MENURUT HUKUM ADAT BOBINGKO DI KECAMATAN TOGEAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Perkawinan usia anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang berdampak buruk pada hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan. Anak yang kawin dibawah usia 18 tahun memiliki kerentanan lebih besar terhadap ketimpangan sosial dan reproduksi, bahkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi generasi berikutnya, termasuk risiko gizi buruk dan kemiskinan antar generasi. Bagaimana pelaksanaan perkawinan Hukum Adat Bobongko terkait dengan perkawinan usia anak dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia anak menurut Hukum Adat Bobongko.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan hukum adat Bobongko terhadap perkawinan usia anak, serta untuk mengetahua apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia anak menurut hukum adat Bobongko. Dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara masyarakat adat dilapangan. Hukum Adat Bobongko tidak menetapkan batasan usia untuk kawin, berbeda dengan hukum perkawinan yang mengatur usia minimal. Dalam konteks ini, perkawinan usia anak sering dianggap wajar, dan masyarakat adat lebih menekankan pada kesiapan individu dan aspek sosial daripada usia biologis. Dari hasil dari wawancara dengan beberapa orang orang pelaku perkawinan usia anak, peneliti hanya menemukan 6 orang yang melakukan perkawinan usia anak itu karena faktor pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik berbasis edukasi, layanan kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan norma hukum dan sosial. Kesadaran kolektif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak

Kata Kunci : Perkawinan Usia Anak.