Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Pengawasan Penggunaan Bahasa Asing Di Ruang Publik

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara dalam pengawasan penggunaan bahasa asing di ruang publik dari
perspektif yuridis. Latar belakang penelitian berangkat dari fenomena meningkatnya dominasi bahasa asing di
berbagai ruang publik, seperti lembaga pendidikan, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata, yang berpotensi
melemahkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Metode yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan studi kepustakaan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah mengatur kewajiban penggunaan
bahasa Indonesia, pengawasan terhadap penggunaan bahasa asing masih lemah akibat kekosongan hukum dan
belum adanya lembaga yang memiliki kewenangan penegakan sanksi. Kajian perbandingan dengan hukum
Prancis (Toubon Law) menunjukkan urgensi pembentukan regulasi teknis yang tegas untuk menjaga martabat dan
kedaulatan bahasa Indonesia di era globalisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa negara perlu memperkuat peran
pengawasan dan memperjelas dasar hukum agar penggunaan bahasa asing di ruang publik tidak menggeser fungsi
bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional.