IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENJENJANGAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOVALINA (2026) Nomor Induk Mahasiswa B10322028. Implementasi
Kebijakan Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.
Dibimbing oleh Promotor Slamet Riadi Cante, Ko-Promotor I Mohamad Irfan Mufti,
dan Ko-Promotor II Muh. Nawawi.
Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan penjenjangan kinerja (cascading)
perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun
2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pisau analisis
model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang meliputi enam
aspek : ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap
pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
Penelitian ini mengkaji dan menganalisis fenomena implementasi kebijakan
penjenjangan kinerja pada perangkat daerah terpilih di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive
meliputi pimpinan perangkat daerah, pejabat perencana, pejabat pelaksana, Tim
Reformasi Birokrasi, anggota DPRD, dan unsur masyarakat, serta melalui Focus Group
Discussion (FGD). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara
mendalam, dan studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan daerah serta sistem
penjenjangan kinerja. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman,
dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penjenjangan
kinerja belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari enam aspek model Van
Meter and Van Horn. Akibatnya meskipun secara keseluruhan pelaksanaan tahapan
penjenjangan kinerja telah memenuhi standar regulasi formal, namun secara praktek
masih cenderung sebagai ritualisme administratif semata. Dari enam aspek
implementasi yang diuji, aspek sikap atau disposisi pelaksana menjadi faktor pendorong
yang paling dominan, sementara aspek sumber daya manusia ditemukan sebagai faktor
penghambat paling signifikan akibat keterbatasan kompetensi teknis.
Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini adalah dirumuskannya konsep
Ethno-Spiritual Accountability. Konsep ini membuktikan bahwa pencapaian kinerja
organisasi melalui implementasi kebijakan tidak berjalan optimal tanpa didukung proses
penyaringan nilai yang mengintegrasikan tiga dimensi, yaitu akuntabilitas administratif
(ketaatan pada aturan), akuntabilitas kultural (penghargaan terhadap norma
sosial/budaya lokal), dan akuntabilitas spiritual (kesadaran moral ilahiah). Internalisasi
ketiga dimensi ini menciptakan resonansi nilai (value resonance), dimana aparatur
menjalankan kebijakan bukan karena dorongan sanksi, melainkan kesadaran nilai batin
yang menghasilkan kinerja berintegritas dan berdampak nyata.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penjenjangan Kinerja, Ethno-Spiritual
Accountability, Resonansi Nilai, Kinerja Perangkat Daerah.978