ANALISIS YURIDIS PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM PENAGIHAN DAN DISTRIBUSI ROYALTI PEMUTARAN LAGU/ ATAU MUSIK

Taufik Raya Abadi, D101 21 107, Analisis Yuridis Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Penagihan Dan Distribusi Royalti Pemutaran Lagu/atau Musik, Tahun 2026, Pembimbing I : Suarlan Datupalinge,S.H.,M.Hum Pembimbing II : Moh.Saleh,S.H.,M.H
Industri musik Indonesia telah memasuki era digital, didominasi oleh platform streaming dan penggunaan masif di ru ang publik, yang menuntut adanya sistem penagihan royalti yang canggih dan transparan. Dengan adanya tantangan tersebut, Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai badan yang ditunjuk untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti menjadi sangat krusial. Namun, permasalahan fundamental seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan distribusi dana, serta lemahnya kepatuhan hukum dari para pengguna karya komersial, terus menghambat tercapainya hak ekonomi yang adil bagi pencipta dan pemilik hak terkait. Upaya perbaikan sistem pun direspon melalui Transformasi Digital seperti adopsi teknologi digital tracking atau audio fingerprinting untuk pelacakan real-time serta Perbaikan Regulasi melalui penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan penerbitan UU No 28 Tahun 2014 Permasalahan Penelitian ini berfokus pada dua isu utama dalam tata kelola royalti: 1) Bagaimana tanggung jawab LMK jika terjadi pelanggaran Kewajiban Dalam Pendistribusian Royalti Kepada Pencipta Lagu Atau Musik? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh pencipta lagu jika LMK Melakukan Pelanggaran Dalam Pendistribusian Royalti? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis bahan hukum primer (UU No. 28 Tahun 2014 dan peraturan terkait) untuk mengkaji landasan hukum, kewenangan, serta kendala-kendala yuridis dan praktis yang menghambat kinerja LMK. Hasil yang ditunjukan dari Penelitian ini yaitu (1) Tanggung jawab LMK terkait pelanggaran kewajiban dalam pendistribusian royalti merupakan isu krusial yang mengakar pada masalah transparansi dan kepercayaan. Jika kewajiban ini dilanggar, LMK dapat menghadapi sanksi hukum berlapis, termasuk sanksi perdata (ganti rugi), pidana (jika ada unsur penggelapan atau penipuan), dan administratif (pencabutan izin). (2).Penyelesaian sengketa hukum yaitu proses legal yang digunakan untuk mengakhiri perselisihan antara pihak yang bersengketa dan ada beberapa proses penyelesaian yang dapat ditempuh oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau pencipta lagu jika terjadi pelanggaran hak cipta, khususnya dalam kasus royalti yaitu jalur Litigasi dan non-litigasi yang dapat ditempuh, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, gugatan perdata, dan laporan pidana.
Kata Kunci: Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Royalti, Hak Cipta, Distribusi, Penyelesaian sengketa.