PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN KOTA PALU

Nur Rahma Pertiwi, stambuk B401 20 204, judul skripsi: Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Pemerintahan Kota Palu, dibawah bimbingan Bapak Dr. Prof. H. Irwan Waris M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Rusmawaty Bte Rusdin, S.Sos., MA selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Pemerintahan Kota Palu, dengan menggunakan Teori Pengawasan Pemerintahan (Robbins and Coulters, 2016) yaitu Standar, Pengukuran, Pembandingan dan Tindakan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian yang terkumpul melalui hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Lebih lanjut, lokasi yang diteliti dalam kajian ini di Kota Palu dengan informan sebanyak 5 orang yaitu Kepala pimpinan Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tengah, Asisten Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tengah, dan 3 Masyarakat.
Berdasarkan penelitian mengenai Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kota Palu dengan mengacu pada teori Robbins & Coulter (2016), diperoleh kesimpulan bahwa meskipun standar pelayanan telah disusun sesuai Undang-Undang dan disosialisasikan kepada OPD, masih terdapat kesenjangan dalam penerapannya, khususnya terkait kejelasan prosedur dan informasi. Pengukuran kinerja pelayanan telah dilakukan melalui laporan masyarakat, investigasi, dan survei, namun masih terkendala keterbatasan sumber daya. Terdapat perbedaan signifikan antara standar yang ditetapkan dengan realisasi pelayanan, terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat di sektor kesehatan, perizinan, dan transportasi. Meskipun Ombudsman telah mengeluarkan rekomendasi perbaikan, tindak lanjut dari instansi pemerintah masih rendah akibat keterbatasan kewenangan dan kurangnya komitmen.

Kata Kunci: Pengawasan, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Palu