PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN DAN PERDAGANGAN BAHAN BAKAR MINYAK ILEGAL

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal serta hambatan dalam penegakannya. BBM merupakan sumber daya vital bagi masyarakat dan perekonomian nasional, sehingga penyalahgunaan dalam bentuk penimbunan maupun perdagangan ilegal berdampak serius, baik pada ketersediaan bahan bakar menjadi langka, melonjaknya harga barang dan secara umum akan menimbulkan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), yang mengkaji UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, KUHAP, KUHP, serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus BBM ilegal dilaksanakan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi putusan. Penyidik, jaksa, dan hakim berperan sesuai kewenangan masing-masing dalam menegakkan hukum dengan berlandaskan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001, yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda hingga Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Namun, dalam praktiknya penegakan hukum menghadapi berbagai kendala, antaralain factor perundang undangan, faktor hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor Masyarakat dan factor budaya. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta pengawasan terpadu terhadap distribusi BBM, dan pemmberian saksi yang adil dan sesuai sehingga dapat memberikan efek jera. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dalam menekan tindak pidana penimbunan dan perdagangan bahan bakar minyak ilegal demi melindungi kepentingan masyarakat dan stabilitas energi nasional.