ANALISIS HUKUM PEMBATALAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PT NISSAN MOTOR INDONESIA DAN KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN NOMOR 009/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012)

Di zaman globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan media promosi telah meningkatkan intensitas periklanan sebagai sarana utama pemasaran produk. Namun, kondisi ini juga membuka peluang terjadinya iklan menyesatkan yang berpotensi merugikan konsumen. Salah satu contohnya adalah iklan mobil Nissan March Tahun 2012 yang mengklaim efisiensi bahan bakar tinggi, tetapi tidak sesuai dengan penggunaan nyata konsumen, sehingga menimbulkan sengketa antara konsumen dan PT. Nissan Motor Indonesia yang diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hingga Mahkamah Agung (MA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Mahkamah Agung (MA) Terkait Pembatalan Jual Beli Kendaraan Bermotor Kasus Nissan March Tahun 2012 serta untuk mengetahui bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait Iklan yang merugikan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga Mahkamah Agung (MA) dalam kasus iklan Nissan March Tahun 2012 memiliki kesamaan pandangan hukum, yakni bahwa iklan yang di sampaikan PT. Nissan Motor Indonesia (NMI) terbukti menyesatkan konsumen karena klaim efisiensi bahan bakar tidak sesuai kenyataan penggunaan. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang dialami konsumen berdasarkan prinsip strict liability, sehingga pelaku usaha diwajibkan memberikan ganti rugi berupa pengembalian seluruh uang pembelian sebagai akibat hukum dari iklan yang tidak sesuai dengan fakta.