IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD NEGERI 1 TATURA KELURAHAN TATURA SELATAN KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU

Adinda Pramesya Junia Baginda, Nomor Stambuk B 10121330 dengan judul: “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 1 Tatura Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu” Dibimbing oleh Abdul Hamid selaku Pembimbing I Bersama Erdiansyah selaku Pembimbing Pendamping II. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tatura sebagai salah satu sekolah rujukan pemerintah dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 20 informan yang terdiri atas kepala sekolah, guru kelas, orang tua anak berkebutuhan khusus, dan perwakilan Dinas Pendidikan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tatura telah dilaksanakan secara formal, namun belum berjalan secara optimal dan substantif. Praktik yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pendidikan inklusif sebagaimana diamanatkan dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Ditinjau dari: (1) aspek komunikasi, kebijakan pendidikan inklusif: belum tersosialisasi secara sistematis dan berkelanjutan, akibatnya pemahaman pelaksana kebijakan di tingkat sekolah, masih parsial dan normatif. Temuan ini mengonfirmasi pandangan George C. Edward III bahwa komunikasi kebijakan yang tidak efektif akan melemahkan implementasi kebijakan; (2) aspek sumber daya, keterbatasan sumber daya manusia, pelatihan, fasilitas, dan dukungan anggaran menjadi faktor paling dominan yang memengaruhi implementasi kebijakan. Variabel sumber daya terbukti memiliki sensitivitas tertinggi terhadap keberhasilan implementasi, sehingga menegaskan posisi sentral sumber daya dalam model Edward III; (3) aspek disposisi, sikap guru dan kepala sekolah pada umumnya mendukung pendidikan inklusif, namun dukungan tersebut belum diikuti oleh kapasitas profesional yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana sangat bergantung pada dukungan sistem berupa pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan; dan (4) aspek struktur birokrasi, ketiadaan SOP khusus pendidikan inklusif, koordinasi yang bersifat administratif, serta lemahnya kepemimpinan kebijakan inklusi menyebabkan implementasi kebijakan belum terlembaga secara kuat. penelitian ini mengonfirmasi relevansi model implementasi kebijakan George C. Edward III dalam menjelaskan implementasi pendidikan inklusif di tingkat sekolah, sekaligus menunjukkan keterbatasannya dalam konteks birokrasi pendidikan dengan kapasitas institusional yang terbatas. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi penguatan teori implementasi kebijakan dalam konteks pendidikan inklusif di Indonesia. Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Inklusi