IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA PALU

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri secara mendalam implementasi
kebijakan perlindungan anak di Kota Palu. Fenomena peningkatan kasus
kekerasan anak di Kota Palu menjadi latar belakang krusial dalam studi ini.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan studi ini
menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III
sebagai pisau analisis utama yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi.Unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari aktor
pelaksana kebijakan, yang meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu, UPTD PPA, PATBM, Forum Anak, serta
lembaga swadaya masyarakat (LiBu Perempuan).
Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, kondensasi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta dan materi audio visual. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Kota Palu didorong
oleh komitmen pelaksana yang sangat responsif serta struktur birokrasi yang
memiliki SOP pelayanan yang jelas. Namun, implementasi tersebut mengalami
hambatan kritis pada aspek sumber daya, terutama minimnya alokasi anggaran
fiskal dan keterbatasan kuantitas tenaga ahli spesifik (psikolog klinis). Selain itu,
ditemukan adanya kesenjangan kognitif dengan aparat penegak hukum terkait
interpretasi penyelesaian kasus. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya
sinkronisasi prioritas anggaran dalam APBD, penetapan kebijakan SDM teknis
untuk mencegah rotasi pegawai yang berlebihan, serta penguatan koordinasi lintas
sektoral dengan instansi vertikal untuk menyatukan persepsi hukum demi
perlindungan korban yang lebih maksimal.