IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KOTA PALU

MAHARANI AULIA CISADANE (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KOTA PALU. Sarjana thesis, Universitas Tadulako.

Full text not available from this repository.

Abstract

Maharani Aulia Cisadane, Nomor Stambuk B 101 22 136, Dengan judul Skripsi, “Implementasi Kebijakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Palu” Di bawa bimbingan Dr. Intam Kurnia, M.Si Sebagai Pembibing I dan Syarif Permana Salingkat, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II

Penelitian ini menganalisis Implementasi Kebijakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Palu, menggunakan kerangka teori Edward III yang mencakup Empat aspek yaitu aspek Komunikasi, aspek Disposisi, Aspek Sumber Daya dan juga Aspek Struktur Birokrasi. Tipe penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama tiga bulan, dengan triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Kota Palu, Kantor Bappeda Kota Palu serta beberapa tempat di Kota Palu. Hasil menunjukkan bahwa impelentasi dari kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik di lihat dari beberapa aspek yang belum berjalan maksimal seperti kurangnya komunikasi yang terjalin antar instansi terkait baik Dinas Sosial, Bappeda dengan forum penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas itu sendiri, dari aspek diposisi pula masih terlihat kurangnya perhatian dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan tersebut karena masih belung menganggap masalah disabilitas meenjadi prioritas uatama. Pada aspek Sumber daya pun masih kurangnya apparat pelaksana yang memahami soal isu disabilitas dan juga keterbatasan anggaran yang masih menjadi kendaala serta sarana dan prasarana yang belum mendukung dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pada Aspek struktur birokrasi pun masih menjadi masalah karena belum adanya SOP yang jelas terkait pelaksanaan kebijakan tersebut serta belum adanya pelaksana tugas yang pasti yang di tunjuk untuk focus menangani masalah disabilitas.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Subjects: Tadulako University - Divisions > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Publik
H Ilmu Sosial > Ilmu Administrasi Publik
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Publik
Library of Congress Subject Areas > H Ilmu Sosial > Ilmu Administrasi Publik
Date Deposited: 02 Jun 2026 04:05
Last Modified: 02 Jun 2026 04:05
URI: https://repository.untad.ac.id/id/eprint/155411
Baca Full Text: Baca Sekarang

Actions (login required)

View Item
View Item