IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN DI SEKTOR JASA PENGIRIMAN BARANG DI KOTA PALU

Lutfiani, Stambuk B10122074, Judul Penelitian “Implementasi Kebijakan Perlindungan Ketenagakerjaan di Sektor Jasa Pengiriman Barang di Kota Palu”. Pembimbing I: Mohamad Irfan Mufti, Pembimbing II: Fiki Ferianto Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan di sektor jasa pengiriman barang di Kota Palu serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980) yang meliputi dua aspek utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan di sektor jasa pengiriman barang di Kota Palu belum berjalan secara optimal. Pada aspek isi kebijakan, regulasi telah memuat perlindungan dasar bagi pekerja seperti jaminan sosial, upah layak, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, terutama pada pekerja dengan status mitra atau pekerja informal yang belum memperoleh perlindungan secara maksimal. Aspek yang paling krusial dalam implementasi kebijakan ini terletak pada jenis manfaat kebijakan dan tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan. Banyak pekerja belum memperoleh manfaat perlindungan secara penuh, seperti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, upah sesuai standar, pemberian alat pelindung diri, serta jaminan keselamatan kerja. Selain itu, pengawasan yang masih terbatas menyebabkan pelanggaran seperti jam kerja berlebih, keterlambatan pembayaran upah, dan minimnya perlindungan sosial masih sering terjadi. Pada aspek konteks implementasi, pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh kepentingan dan kekuasaan aktor, seperti pemerintah daerah, perusahaan jasa pengiriman, dan pekerja. Koordinasi antarinstansi belum berjalan optimal, sementara kesadaran perusahaan dan pekerja terhadap hak serta kewajiban ketenagakerjaan masih rendah. Kondisi ekonomi dan karakteristik sektor informal juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan secara efektif. Dengan demikian, diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja agar implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan di sektor jasa pengiriman barang di Kota Palu dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Ketenagakerjaan, Jasa Pengiriman Barang, Kota Palu